Pemkab Himbau PNS Tidak Menuntut Lauk Pauk

Pemerintah Kabupaten Jember kembali mengambil sikap tegas untuk tidak mengeluarkan Tunjangan Lauk Pauk bagi kalangn Pegawai Negeri Sipil Dilingkungannya. Dan untuk kesekian kalinya, Bupati Jember MZA Djalal menjelaskan alasan prinsip dalam mengambil kebijakan tesebut.

Kalau dilihat dari angka, nilai APBD Kabupaten Jember yang mencapai 1 trilyun lebih memang Nampak jauh diatas nilai APBD daerah lain. “Tetapi jumlah penduduk kita juga besar, mencapai 2,2 juta. Karenanya jangan membandingkan kondisi Jember dengan daerah lain,”ujar MZA Djalal ketika memberikan pengarahan disebuah acara di Mumbulsari.

Tahun 2010, kebijakan itu juga tidak berubah. Artinya tunjangan Lauk Pauk tetap tidak akan dicairkan. Para PNS diminta untuk memahami kondisi dan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat. Sebab dari jumlah nilai APBD itu, yang terserap untuk pengeluaran gaji dan belanja rutin pegawai mencapai 60 persen. Jika dirupiahkan, pengeluaran itu mencapai Rp 850 milyar.

Dengan demikian sisa nilai APBD untuk dialokasikan pada pembangunan hanya tinggal 40 persen saja. “Jika sisa anggaran itu masih harus dikeluarkan lagi untuk memenuhi tunjangan Lauk Pauk, maka pembangunan untuk rakyat akan semakin sedikit. Kan kasihan rakyat,”terang Djalal.

Pencairan uang Lauk Pauk akan mengakibatkan jumlah pengeluaran rutin pemerintah untuk pegawai semakin membengkak. Jika hal itu dibiarkan, maka resikonya akan membuat perjalanan pembangunan dan pemerintah menjadi terkendala serius. “Kalau hak-hak pegawai ini dituruti maka pemkab tidak akan berjalan. Ada kecenderungan belanja pegawai ini terus naik,” tandas Djalal.

Djalal mengaku memang berkepentingan untuk memberikan penjelasan. Dia mengaku sering mendapat SMS yang mempertanyakan uang Lauk Pauk. “Kalau untuk Lauk Pauk, saya mohon maaf tidak bisa mengeluarkan,”katanya menjawab SMS yang masuk ke ponselnya.

Sementara, Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, M.Si, menyetakan bahwa penjelasan yang disampaikan bupati untuk memjelaskan kepada semua pihak, utamanya kalangan PNS, bahwa uang LP tidak akan pernah ada atau dengan kata lain Pemkab Jember belum bisa meluluskan harapan kalangan pegawai itu. “Kalau uang LP diminta, mohon maaf saya belum bisa menuruti,” jelas Agoes, seraya menirukan pernyataan Bupati Djalal.

Kesulitan Pemkab Jember untuk memenuhi harapan kalangan pegawai negeri atas uang LP ini, mengingat keuangan untuk keperluan tersebut tidak tersedia. Terlebih lagi, dana yang dibutuhkan, terbilang cukup besar, bahkan bisa mengganggu program pembangunan.

Dijelaskan Agoes, uang LP yang banyak dipertanyakan kalangan pegawai ini memang perlu dijelaskan rinci, agar bisa dipahami bersama dan tidak menimbulkan persepsi macam-macam. Mengingat selama ini, kalangan pegawai, khususnya guru banyak yang menanyakan soal kapan uang tersebut akan dicairkan.“Ini memang perlu dijelaskan, agar saya tidak di sms terus. Ada yang menanyakan kapan LP cair, mengapa Jember tidak mencairkan LP padahal daerah lain sudah. Malahan ada yang mengatakan, kalau LP tidak dicairkan, saya tidak akan mendukung Pak Djalal (untuk Pilkada 2010),” ujar Agoes, yang lagi-lagi mengutip pernyataan yang disampaikan Bupati Djalal, pada acara Dialog Solutif di Kecamatan Mayang itu. (Ahmad Hasan Halim)

Pembebasan dari Belenggu Lingkungan Sosial

Kalau dulu pengaruh buruk sering didentifikasi sebagai pengaruh yang datang dari luar, dari masyarakat lain atau dari kebudayaan lain, tetapi sekarang ini ketika situasi sosial telah sedemikian buruk, maka sistem tersebut dengan sendirinya telah memaksa manusia yang hidup di dalamnya untuk turut dalam derap sosial yang sedang menuju pada kenistaan. Dalam situasi begini maka bermasyarakt berarti juga berisiko menghadapi situasi buruk, karena semu teah terdorong untuk melakukan perbuatan nista, seperti mengajarkan kebencian, kerakusan, kekerasan dan sebagainya. Konsep uzlah bahkan hijrah yang dilakukan para Nabi berangkat dari situasi sosial seperti ini.
Menghadapi situasi zaman atau keadaan sosial yang sudah rusak seperti itu kalangan ulama Jawa mengajarkan apa yang disebut dengan topo ngeli (tetap bergaul tapi tidak larut) dengan harapan agar tidak tenggelam dalam kegelapan moral, sehingga tetap bisa menjaga norma agama dan norma sosial yang sehat. Bila orang sudah bisa mensikapi perkembangan sosial seperti itu maka dia disebut sebagai orang yang mati sajeruning urip (mati ketika masih hidup). Mampu menahan semoa godaan hidup sebagaimana dituntut oleh situasi sosial yang ada.
Puasa dalam Islam adalah sebagai upaya mengatasi berbagai problem sosial yang dihadapi terutama soal moral. Bagi orang kebanyakan yang masih pada taraf nafsu bahimiah (jiwa binatang), maka dengan keserakahannya akan sulit menahan godaan nafsu duniawi. Sebaliknya bagi orang yang telah mencapai nafsu muthmainnah (jiwa yang tenang), akan mampu menghadapi godaan seberapapun beratnya, baik berupa harta maupun kekuasaan.
Kondisi sosial kita sekarang ini telah demikian buruk, di mana seluruh kehidupan telah diliberalisasi, sehingga hubungan antar masnuisa menjadi sedemikian renggang, masing-masing menjadi pesaing dari yang lain. Bersaing dalam memperoleh harta, bersaing memperebutkan pangkat dan kedudukan, bersaing mendapatkan ketenaran. Kesemuanya berujung pada satu tujuan yaitu harta. Persaingan itu ditempuh dengan cara menipu, menjegal berkhianat dan sebagainya. Inilah karakter zaman kita sekarang ini, kejujuran dan kebenaran dianggap tidak relevan.
Puasa yang kita jalankan sebagai sarana untuk memcapai ketakwaan itu sekaligus merupakan sarana untuk menghadapi situasi sosial yang buruk seperti sekarang ini. Tetapi ketika peningkatan ketakwaan belum juga diperoleh, hari telah keburu lebaran sebagai hari pembebasan, bebas dari belenggu sosial yang mengarah pada amoralitas. Dalam konteks ini hari lebaran merupakan hari pebuktian apakah benar-benar puasa kita mencapai ketakwaan, sehingga membawa pada pembebasan. Kalau setelah lebaran seseorang mampu membebaskan dari kultur sosial yang hitam yang liberal dan kapitalistik ini berarati mereka telah memperoleh ketakwaan dan mampu membebaskan diri dari cengkeraman sosial yang merusak.
Tetapi kalau setelah lebaran mereka semakin kuat mengikuti arus tanpa sedikitpun melakukan resistensi terhadap arus budaya massa yang konsumtif, hedonis, maka itu berarati mereka sama sekali tidak berlebaran, tidak memperoleh pembebasan, karena puasanya tidak mengarah pada ketakwaan. Hal iti tidak lain ketika berpuasa nafsu bahimiyah (binatang) tetap menguasai jiwanya sehingga dalam melaksanakan puasa semakin banyak makan dan minum. Kezuhudan bukan diutamakan, sebaliknya ketamakan yang ditampakkan, sehingga nafsu mengumpulkan berbagai kesenangan duniawi lebih ditonjolkan ketimbang upaya meraih kebahagiaan ukhrawi.
Dalam situasi sosial dan politik yang buruk seperti ini dimana setiap orang yang hidup didalamnya harus mengikuti arus dan logika yang mereka gerakkan. Sistem sosial yang liberal kapitalistik ini punya pengaruh besar dalam pembentukan sikap dan kepribadian seseorang, sehingga dengan mudah orang menyesuaikan diri dengannya. Dan amat berat bisa bertahan dari pengaruh sistem ini, kecuali orang yang sudah bisa melakukan topo ngeli atau melakukan mati sajeruning urip, inilah yang disebut dengan hidup asketik yang dlam tasawuf disebut sebagai zuhud, sebiah tahapan awal menuju takarub keada Allah. Puasa merupakan langkah ke sana dan Lebaran merupakan momentum pembuktiannya.
Untuk memperbaiki masyarakat yang telah terbelenggu dalam sistem ini tidak cukup hanya dengan memperbaiki manusia sebagai individu. Melakukan perombakan total dari sistem sosial, atau revolusi sosial ini merupakan langkah strategis yang harus dtempuh. Sekuat apapun membina mental anggota masyarakat kalau situasi sosial tempat dia hidup masih buruk, maka orang akan cenderung berperilaku buruk, ketiak keburukan telah menjadi kelaziman dan tidak adalagi kontrol sosial unuk mencegah keburukan. Revolusi sosial sangat penting sebagai pijakan bagi revolusi moral. (Abdul Mun’im DZ/nuo)

Sekali Pidato, Ghadafi Sebut PBB Sebagai Dewan teror

New York - Bagi Pemimpin Libya Muammar Gaddafi, berpidato di Majelis Umum PBB, Rabu (23/9), adalah kesempatan pertamanya. Nah, kesempatan itu dipakainya untuk "menyemprot" PBB. Gaddafi mengecam negara-negara besar dalam Dewan Keamanan (DK) PBB.
Sementara itu, sanak saudara para korban pengeboman Lockerbie tahun 1988 melakukan aksi unjuk rasa di luar markas besar PBB ketika Kolonel Gaddafi tiba. Orang Libya yang dinyatakan bersalah melakukan pengeboman itu dibebaskan dari sebuah penjara di Skotlandia bulan lalu.
Sementara, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, yang sebelumnya mengatakan dia tidak percaya "holocaust" terjadi, akan berpidato Rabu waktu New York.
Karuan saja, Israel menyerukan agar pidato Ahmadinejad diboikot. sementara para anggota delegasi dari Jerman mengatakan mereka akan melakukan aksi walkout, keluar dari ruangan, bila Ahmadinejad mengulangi lagi klaimnya.
Dewan teror
Ketika berpidato setelah Presiden Obama, Gaddafi mengecam keras struktur kekuatan PBB saat ini. Menurutnya, DK ketinggalan zaman dan tidak adil, karena kekuasaan tidak rata.
Sambil memegang salinan mukadimah Piagam PBB, dia mengatakan,"Dalam pembukaan ini dikatakan bahwa semua bangsa memiliki hak yang sama walaupun negara itu kecil atau besar. Apakah kita semua sama dalam hak memiliki kursi permanen Dewan Keamanan? Tidak, kita tidak sama. Apakah kita semua memiliki hak veto?"
Kemudian, Gaddafi mengatakan demokrasi seharusnya bukan menjadi barang mewah bagi negara kaya atau negara yang lebih kuat.
"Semua negara harus memiliki hak yang sama. Bagi mereka yang memiliki posisi permanen Dewan Keamanan, sistem ini merupakan sistim feodal politik. Dewan ini seharusnya bukan bernama Dewan Keamanan, tetapi Dewan Teror," kritiknya.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon membuka sidang umum PBB ini pada Rabu dengan mengatakan kepada para pemimpin yang hadir bahwa "Sekarang adalah waktunya untuk mengembalikan persatuan ke dalam PBB".
Urutan pidato dalam Majelis Umum berdasarkan aturan protokoler, dengan sedikit kelonggaran.
Juru bicara PBB menyebutkan proses menentukan urutan pidato itu sebagai tugas yang "menantang dan sangat rinci".
Ada sistem yang disepakati, yaitu kepala negara didahulukan dari kepala pemerintahan dan putra mahkota.
Tetapi ada sejumlah pengecualian, salah satunya adalah bahwa Perdana Menteri Inggris Gordon Brown akan berpidato sebelum Presiden Cina, Hu Jintao. (nuo)

Hidup di Republik Babi

oleh : Abdul Wahid, Dekan Fakultas Hukum Unisma Malang, dan Penulis Buku “Negara Tanpa Kelamin”

Penyakit yang menjangkiti seseorang di muka bumi ini, 90 % disebabkan makanan/minuman. Jenis makanan/minuman haram memberikan andil paling besar dalam penyebaran penyakit dan ‘pembunuhan manusia’, demikian �temuan Mohammad Wahib (2007) dalam bukunya berjudul “Quo Vadis Label Halal”, yang sejatinya sudah mengingatkan kita, bahwa selama di Republik ini obyektivitasnya masih marak produk haram, apapun dalih yang digunakan untuk mengaburkannya, maka ancaman akselerasi penyakit dan pembunuhan massal, rasanya sulit dihindari, dan bahkan bukan tidak mungkin di masa mendatang, bisa menjadi bomming atau “teroris sejati” yang bisa merampas kemerdekaan hak kesehatan dan hidup setiap manusia.

Sebagai sampelnya, kasus baru positif influenza A H1N1 semakin sulit dibendung “gerakannya”. Ia barangkali bisa menjadi penyebar horor yang melebihi apa yang dilakukan oleh teroris. Kalau teroris menyebar horor dengan rencana matang dan sistemik, maka A H1N1 bisa menjadi horor tanpa perlu arsitek.
Saat ini (setidaknya dengan menggunakan data WHO bulan Mei 2009, sudah ada 31 negara yang terjangkit flu babi. Di Indonesia, sudah 22 propinsi dilaporkan terinfeksi virus tersebut. Yaitu, Bali, Banten, Jogjakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes Tjandra Yoga Aditama menyatakan, saat ini kasus penularan H1N1 banyak ditemukan secara masal. Misalnya, yang terjadi di ponpes maupun sekolah. Penularan tersebut tidak bisa dicegah lagi Depkes sudah meminta agar seluruh masyarakat mewaspadai penularan virus tersebut dengan menerapkan pola hidup sehat. Di Kabupaten Malang misalnya sudah ditetapkan sebagai KLB flu babi (Surya, 6 Agustus 2009). Sampel ini cukup representatif untuk menyebut Indonesia terjajah flu babi.
Memang benar kalau akselerasi H1N1 sulit dibendung. Virus ini boleh disebut menjadi neo-kolonialis, pasalnya untuk memprediksi dimana dan kapan aklereasi virus ini tak bisa dengan cepat dan tepat. H1N1 seperti sengaja unjuk kekuatan, hegemoni represipnya, atau menunjukkan pada manusia kalau dirinya telah menjadi virus yang sangat menghebohkan, yang sebenarnya potensinya bisa lebih dahsyat menghebohkannya dibandingkan teroris.
Pemerintah melalui Dirjen sudah memberikan saran yang tepat bernama “pola hidup sehat”. Benar kalau masyarakat dimintanya merekonstruksi atau mereformulasi pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat, pasalnya hanya dengan pola hidup sehat ini, berbagai serangan virus membahayakan atau mematikan bisa dilawan (dikalahkan). Masalahnya, apakah masyarakat negeri ini memang menyukai pola hidup sehat? Apakah setiap elemen rakyat atau pejabat Indonesia memang punya kegemaran menjunjung tinggi budaya hidup sehat atau menyehatkan hidup berbudaya sehat (berkeadaban)?
Pola hidup sehat tidak selalu menjadi pilihan utama, apalagi kultur masyarakat atau pejabat negeri ini. Mulai dari pengusaha/perusahaan (korporasi) hingga konsumen dan pejabat kurang serius mengutamakan hidup berkeadaban atau memprivilitaskan pola hidup sehat. Pola hidupnya lebih cenderung mencari dan memburu yang memuaskan, menguntungkan, dan menyenangkan, dan bukan yang menyelamatkan dan membahagiakan.
Sebagian elemen di Republik ini seperti diajak semakin memerangkapkan diri dalam jagat hewani, animalisasi, atau setidaknya kacamata babi, yang anatomi dirinya menawarkan kelezatan dan kenikmatan (kepuasan) untuk dikonsumsi, atau dijadikan sebagai zat yang secara langsung atau tidak langsung bisa masuk ke dalam perut dan mampu menunjukkan neo-hegemonismenya.
Neo-hegemonisme babi menjadi mudah dirasakan oleh masyarakat Republik ini, baik konsumen, produsen, maupun pejabat, ketika mereka (merasa) seperti menjadi kekuatan yang tidak lagi superioritas atau kehilangan keberdayaan (empowerless), yang takluk, menyerah, atau kehabisan amunisi yang ampuh untuk melawan dan mengalahkannya. Kita seperti menjadi korban yang meminta jiwa karitas dari hewan yang semula kita rendahkan atau jadikan bahan olok-olok dasar babi, padahal dalam konstruksi dan anatomi tubuh kita, secara langsung atau tidak, telah menjadikan babi sebagai unsur yang mempersilahkan neo-hegemonisme.
Bagi mereka yang jadi pengusaha atau produsen, yang diburu dan ditargetkan sebagai kepentingan istimewa bukannya memuaskan, menyenangkan, dan menyelamatkan konsumen secara lahir dan batin seperti melindungi konsumen lewat prinsip halalan-toyiiban, tetapi sekedar memperlakukan konsumen menjadi obyek dan bumper mengail keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Berkali-kali misalnya sudah ditemukan sejumlah produk makanan� dan minuman yang setelah diteliti, ternyata mengandung zat-zat yang membahayakan dan oleh agama distigma diragukan atau diharamkan.
Produsen bermental cacat ini sengaja menjatuhkan opsi kapitalisme atau komoditi keselamatan lahir dan batin konsumen sebagai segmentasi dari cost logis yang harus dibayar oleh konsumen, baik pertaruhan kesehatan, sejumlah uang (biaya kesehatan) maupun nyawa melayang. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang-barang yang dikonsumsi dan yang digunakanya (QS, Abasa: 24), demikian Firman Allah menunjukkan imbauan atau pesan moral kepada manusia (konsumen) tentang makanan yang hendak dimakan atau dikonsumsinya. Manusia diingatkan mengenai sikap cermat, hati-hati, atau waspada dalam menentukan produk yang dipilihnya. Sikap yang dituntut oleh agama ini sebenarnya mengindikasikan, bahwa di setiap makanan yang diproduk oleh produsen (perusahaan), bukan tidak mungkin mengandung zat-zat berbahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatannya, termasuk kemungkinan diragukan kehalalannya.
Menurut Ali Yafie (2003), mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya (HR. Imam Ahmad). (dtm)

Laga Off Road, Tak Cukup Cuma Modal Nyali

Kejuaran kejuaraan Off Road Jember 2009 menjadi agenda penutup lomba bertaraf nasional dari rangkaian acara Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ). Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 15 dan berakhir kemarin itu banyak menyisakan kenangan luar biasa.

Berpetualang di sirkuit yang penuh dengan tantangan, hampir seratus peserta yang berasal Jakarta, Jogjakarta, Bali, kalimantan, Surabaya, dan Jember berlaga memperebutkan status juara yang menjadi idamannya. “Tahun ini jumlah peserta terbanyak berasl dari Jember sendiri,”ungkap ketua panitia lomba, Zainal Marzuki disela pembukaan lomba yang rata-rata yang menggunakan mobil jenis Jeep itu.

Zainal yang juga ketua kelompok Raung Off Road Jember itu mengaku bangga, karena peserta yang berasal dari Jember tahun ini dominan. Fakta itu menunjukkan bahwa peminat petualangan model off road semakin diminati oleh masyarakat. “Sebagai pecinta petualangan laga seperti ini, kami merasa semakin banyak kawan,”terangnya.

Keberhasilan pelaksanaan lomba itu juga tidak lepas perhatian langsung dari Bupati Jember, MZA Djalal. Karenanya, meskipun pelaksanaan Lomba dipusatkan di Sirkuit The Argopuro Kaliwates Jember. Namun proses pelepasan dilaksanakan di Jalan Sudarman, depan kantor Pemkab Jember. Hadir dalam prosesi itu, Bupati Jember didampingi jajaran muspida. Beberapa diantaranya Kapolwil Besuki, Kapolres Jember, Ketua DPRD Jember dan Dandim Jember.

Sebelum mengibarkan bendera stratnya, menariknya oleh Panitia lomba dari Raung Jember diminta Bupati Jember diminta untuk mencoba 2 arena yang telah disediakan oleh panitia. “Kalau tahun kemarin (2008) Bupati Jember MZA Djalal telah mendaftar sebagai anggota maka pada event ini diminta untuk mencoba dan menguji kemampuannya,”ungkap Ketua Raung Jember Zainal Marzuki, SH.

Tidak hanya itu, Ketua Raung Jember yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Lomba Off Road tidak saja menyempatkan Bupati Jember untuk mencoba arena yang telah disedikan secara khusus. “Kami juga menyediakan arena untuk anggota muspida lainnya yng ingin mencobanya namun tentunya tidak sama dengan arena yang semestinya,” tandasnya.

Dalam menyampaikan sambutan singkatnya Bupati Jember Djalal spontanitas langsung memberikan hadih uang tunai senilai 50 juta bagi pemenang nantinya. “Hadiah itu saya berikan karena tadi malam mimpi enak sehingga saya harus memberikan hadiah kepada pemenang dari saya,”ujarnya.

Lebih lanjut Djalal memuji panitia lokal dari Raung Jember yang gigih dalam memperjuangkan agar terwujudnya lomba meski dengan keterbatasan. “Saya menilai dan mengamati sudah 2 kali kegigihan ditunjukkan oleh panitia agar off roade dapat terselenggara di Jember dalam rangka BBJ,”cetusnya.

Untuk itu dengan kegigihan dan terujinya panitia dalam menyelenggarakan off roade di Jember, Bupati Jember juga berharap agar panitia bias menyelenggarakan event setingkat internasional. “Entah tahun depan atau 2 tahun lagi bersama saya jadikan Jember sebagai ajang lomba off road tingkat internasional,”pinta Djalal.
Sebagai persiapannya diminta oleh Djalal agar mulai sekarang selalu komunikasi dengan pengurus pusat yang mandegani pelaksanaan lomba ini. “Mulai sekarang Raung untuk selalu konsultasi dengan IMI pusat, kalau ada kemauan pasti ada jalan dan itu sudah diwujudkan dalam mempersiapkan lomba off roade di Jember,”cetusnya.