Jember - Data guru madrasah diniyah (sekolah agama Islam) di Jawa Timur amburadul. Jumlah guru madrasah melonjak tiga kali lipat, begitu ada pendataan untuk pengucuran dana insentif Ro 250 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Amburadulnya data ini diakui Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, saat memberikan sambutan acara wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Assunniyah (Staifas) Kencong
"Dari 26 ribu guru menjadi 86 ribu guru. Karena memang belum pernah didata secara resmi. Akhirnya agak 'kelabakan'," katanya.
Padahal, rencananya Pemprov hendak memberikan insentif untuk setiap guru madrasah diniyah Rp 600 ribu per bulan. Namun, gara-gara adanya pertambahan jumlah yang luar biasa, insentif akhirnya cuma Rp 300 ribu per bulan. Dana insentif ini berbagi dengan dana pemerintah kota/kabupaten (sharing).
Dari 38 kabupaten/kota, baru 18 kabupaten/kota yang siap memberikan dana sharing. Kabupaten/kota yang belum siap beralasan tidak dianggarkan. "Ya, sekuat apapun sharingnya, dana pemprov tetap (akan diberikan)," kata Gus Ipul. Namun, karena kemampuan sharing setiap daerah berbeda-beda, maka jumlah insentif yang diterima masing-masing guru di setiap daerah akan berbeda-beda.
Amburadulnya pendataan guru diniyah tak lepas dari minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan agama. "Dulu pondok tidak dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," katanya.
Gus Ipul masih ingat bagaimana para kiai lulusan pondok pesantren besar sekalipun, seperti Lirboyo, kesulitan mendaftarkan diri menjadi calon legislator. Ini dikarenakan ijazah lulusan madrasah diniyah ponpes tak diakui. "Walau pun pandai dianggap bodoh. Maka, banyak yang mencari ijazah-ijazahan. Ketika menjadi anggota DPR menjadi masalah," katanya. (sumber : jurnalbesuki.com)
"Dari 26 ribu guru menjadi 86 ribu guru. Karena memang belum pernah didata secara resmi. Akhirnya agak 'kelabakan'," katanya.
Padahal, rencananya Pemprov hendak memberikan insentif untuk setiap guru madrasah diniyah Rp 600 ribu per bulan. Namun, gara-gara adanya pertambahan jumlah yang luar biasa, insentif akhirnya cuma Rp 300 ribu per bulan. Dana insentif ini berbagi dengan dana pemerintah kota/kabupaten (sharing).
Dari 38 kabupaten/kota, baru 18 kabupaten/kota yang siap memberikan dana sharing. Kabupaten/kota yang belum siap beralasan tidak dianggarkan. "Ya, sekuat apapun sharingnya, dana pemprov tetap (akan diberikan)," kata Gus Ipul. Namun, karena kemampuan sharing setiap daerah berbeda-beda, maka jumlah insentif yang diterima masing-masing guru di setiap daerah akan berbeda-beda.
Amburadulnya pendataan guru diniyah tak lepas dari minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan agama. "Dulu pondok tidak dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," katanya.
Gus Ipul masih ingat bagaimana para kiai lulusan pondok pesantren besar sekalipun, seperti Lirboyo, kesulitan mendaftarkan diri menjadi calon legislator. Ini dikarenakan ijazah lulusan madrasah diniyah ponpes tak diakui. "Walau pun pandai dianggap bodoh. Maka, banyak yang mencari ijazah-ijazahan. Ketika menjadi anggota DPR menjadi masalah," katanya. (sumber : jurnalbesuki.com)
0 komentar:
Posting Komentar